“Kalau ada dugaan tindak pidana, serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan masyarakat mengambil alih proses hukum dengan cara mengumbar identitas anak. Apalagi sampai menyeret orang tua dan keluarganya,” ujarnya.
Sebelumnya, kepala salah satu sekolah favorit di Banda Aceh juga meminta masyarakat, orang tua dan pengguna media sosial menghormati proses hukum serta tidak menyebarkan identitas anak yang terlibat dalam perkara tersebut.
Menurut kepala sekolah tersebut, pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap sejumlah siswa sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, setelah melakukan verifikasi internal. Sementara siswa yang menjadi korban tetap mendapatkan pendampingan melalui layanan Bimbingan dan Konseling (BK).
“Pernyataan kepala sekolah sudah sangat jelas. Sekolah sendiri meminta semua pihak tidak memperkeruh keadaan dengan menyebarkan foto, nama, alamat, nama orang tua dan informasi lain yang dapat membuka identitas anak,” kata Anwar.
Ia menegaskan, perlindungan identitas anak bukan sekadar imbauan moral, melainkan memiliki dasar hukum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
