Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap orang dan mencakup larangan mengungkap nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, serta hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Ketentuan ini juga harus dibaca bersama Pasal 19 ayat (2) UU SPPA, yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut.
“Artinya, jangan berpikir karena fotonya sudah beredar lalu semua orang bebas ikut menyebarkan. Justru setiap orang harus berhenti ikut memperluas penyebaran. Jangan sampai satu unggahan berkembang menjadi ratusan unggahan dan akhirnya anak tersebut mendapat hukuman sosial sepanjang hidupnya,” tegas Anwar.
PSI Aceh juga mengingatkan bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks pemberitaan dan penyebaran informasi, ketentuan mengenai kerahasiaan identitas dalam UU SPPA harus diterapkan tanpa membedakan apakah anak tersebut berstatus Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi.
Anwar meminta masyarakat tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk memastikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Informasi yang beredar di media sosial, katanya, belum tentu lengkap dan belum tentu telah melalui proses verifikasi hukum.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
