Semua itu mempengaruhi dan terjadinya diskursus politik yang berkembang, sebliknya kebijakan dan perencanaan politik tidak bisa berkembang.
Mempengaruhi, membengkaknya masalah pembiayaan [finansial sosial dan politik]. Pada kontesran Pemilu.
Ditambah lagi dengan Roll of Law yang belum sempurna, terkesan Panwaslih hanya sebagai simbol namun tak diberi kekuasaan penuh untuk melakukan penindakkan terhadap kontestan yang melanggar.
“’Imunitas’ Panwaslih harus diberikan dalam penindakkan, terhadap para kontestan yang melakukan pelanggaran Pemilu,” jelas Kemal.
Selanjutnya, keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 mendatang akan berimplikasi pada keberhasilan Indonesia. Menyongsong menjadi kekuatan ekonomi lima besar dunia. Makanya tidak ada jalan harus surut tentang pelaksanaan pemilu di 2024 mendatang.
Pun begitu, kata Kemal; Prinsip Penegakan Hukum yang berlaku
bersifat korektif, penegakkan hukum yang memungkinkan membatalkan atau mengubah keputusan [penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran administrasi, perselisihan hasil pemilihan umum].
Tak hanya itu, ada beberapa pelanggaran yang sering dilkukan kontestan seperti;
Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu dan atau pemilihan dan pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan pelanggaran pemilu.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
