“Anggota DPRD harus menjaga independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah. Jangan sampai ada kepentingan pribadi atau bisnis yang beririsan dengan tugas dan kewenangan sebagai anggota dewan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung prinsip penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Menurut Nasir, status seseorang sebagai investor pasif tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Namun, persoalannya menjadi berbeda apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan ikut mengelola operasional, memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, atau menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPRK untuk memengaruhi pelaksanaan program.
“Status sebagai investor pasif tidak otomatis melanggar hukum. Namun, apabila yang bersangkutan terbukti ikut mengelola operasional, menerima manfaat ekonomi secara langsung, atau menggunakan kewenangannya sebagai anggota DPRK untuk memengaruhi pelaksanaan program, maka persoalannya menjadi berbeda dan patut diuji,” jelasnya.
Selain aspek hukum, kata dia, persoalan tersebut juga perlu dilihat dari perspektif kode etik anggota DPRD. Apabila terdapat dugaan benturan kepentingan atau pelanggaran etik, Badan Kehormatan (BK) DPRK memiliki kewenangan sesuai ketentuan untuk memeriksa dan menindaklanjuti dugaan tersebut.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
