“Kalau kenyataan hari ini, ukuran kemajuan dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, semua menjadi tanda tanya. Semisal Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumber yang dapat digali menjadi peningkatan pendapatan, hanya bagian dari life service saja, realisasi masih menjadi raport merah,” Ucapnya.
Banyak masalah yang belum terselesaikan oleh Pemerintahan Mursil – Insyafuddin menjelang berakhir Desember 2022 mendatang merupakan PR, diantaranya persoalan Konflik Agraria antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan.
Perusakan Lingkungan terhadap alih Fungsi Hutan yang tidak bisa terbendung sebagai sumbangsih banjir luapan DAS Tamiang di Hulu (KEL dan TNGL) serta Hilir kawasan Hutan Mangrove yang semakin Kritis.
Bahkan tidak seriusnya Pemerintahan Mursil – Insyafuddin, sampai saat ini adalah tidak memiliki Dokumen dengan Kajian Akademis Tentang Pengelolaan Resiko Bencana Banjir, sangat prihatin.
“Ini contoh kecil. Yang uniknya, Mursil sendiri menempatkan dua Pejabat ASN di PUPR dan Keuangan dari luar dan masyarakat tidak pernah protes. Berbanding terbalik dengan pengusulan Pj Bupati dari Putera daerah [a] yang ditolak secara halus, seharusnya juga tidak protes,”. Katanya.
Jika dilanjutkan, mau dibawa kemana lagi pemerintahan Aceh Tamiang ini. Yang sudah berjalan saja kebanyakan ‘Cakap tak sama Buat’ terutama itu, kepentingan arus bawah terabaikan. “Kaji dirilah, agar belajar ‘legowo’ dan menerima pendapat, tidak mengedepankan tempramental. Setuju?,” pungkas Sayed. [Syawaluddin].
