Hal tersebut juga mempengaruhi DPRK Aceh Tamiang untuk mengusulkan calon Penjabat Bupati dari luar ditambah arahan dan Keputusan Pimpinan Partai dari Propinsi, bahkan pusat.
“Kita sebagai elemen sipil di Aceh Tamiang mengingat juga agar Pj dan Partai Politik yang anggotanya ada di Dewan tidak berkolusi untuk mengkhianati rakyat setelah calon Pj terpilih dan ditetapkan. Disisi lain banyak pekerjaan Rumah Anggota DPRK Aceh Tamiang kaitan tugas dan tanggung jawab tidak maksimal terselesaikan untuk kepentingan publik, bahkan mereka diam, kecuali yang bersifat seremonial dan pencitraan tak terkecuali Pokir mereka juga harus diawasi,” Tegasnya.
Apalagi sejak pemekaran Aceh Tamiang, 2 Juli 2002, Aceh Tamiang sudah dijabat 4 orang Penjabat Bupati. Dua putera daerah dan pernah menjadi Pejabat ditingkat provinsi Aceh, bahkan pada saat Banjir Bandang akhir Desember 2006. [Setelah dua tahun Tsunami Aceh 2004] dijabat oleh Pj.
Masalah Calon Pj Bupati Aceh Tamiang yang telah direkomendasikan DPRK untuk diusulkan ke Menteri Dalam Negeri RI, pada 15 September 2022, hanya mekanisme Politik hajat hidup orang banyak dan proses Demokrasi yang mengalami Penundaan Pemilihan Umum tahun 2024.
Mengingat Pemerintahan Mursil dan Insyafuddin berkahir di 28 Desember 2022, dengan jargon Slogan [‘Pulanglah’ Rakyat tidak boleh bodoh, tidak boleh sakit dan tidak boleh susah] dengan maskot Bermutu. Berpulang pada masyarakat yang menilai kualitas, kuantitas dan kinerja Bupati Mursil – Insyafuddin.
