Masyarakat Aceh Tamiang ‘Dehidrasi’ kepemimpinan yang bersih, sebab dianggap kebijakan daerah tak mengakomodir kepentingan ‘grass roots’ selama ini. “Ini saduran pembicaraan saya dengan beberapa orang yang masih dianggap tokoh dan ‘cafable’ ucapannya,” ujar Sayed.
Sewajarnya pemangku kekuasaan di DPRK Aceh Tamiang, menggiring mereka yang tidak berkepentingan di Daerah, tak terkecuali Aceh Tamiang yang dianggap masih kuat serta terkesan kepemimpinannya berasa ‘Absolute’.
“Ini bukan Trivia Politik, sebaliknya terkait maju mundurnya Aceh Tamiang ke depan, agar tidak lagi salah memilih pemimpin yang baik, meski tidak menjadi yang terbaik,” Tegas Sayed lagi.
Menurutnya, Image perilaku Kepemimpinan, Kolusi, Nepotisme, Integritas dan Komitmen Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mursil – Insyafuddin mempengaruhi sikap dan langkah serta pengambilan Keputusan DPRK Aceh Tamiang untuk mengusul dan merekomendasikan Calon Pj dari Pejabat ASN dari luar Pemda Atam.
Setidaknya, itu lebih baik, sehingga ada masukan serta saran dan pendapat untuk Pj yang terpilih mengambil langkah-langkah kebijakan terhadap PR yang tak terselesaikan dan tidak di selesaikan oleh Mursil.
Termasuk persoalan Tapal Batas Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat yang kawasan hutannya terus dirambah, dialihkan fungsi dan dikuasai secara pribadi oleh oknum-oknum pengusaha Sawit dari Medan tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan Lingkungan.
