Lhokseumawe (MA) – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH UNIMAL) menyampaikan rasa kecewanya pada Polres Lhokseumawe, Rabu (08/01/2020).
Rasa kecewa itu mereka tunjukkan, saat personil Polres Lhokseumawe turut turun mengamankan rencana penggusuran pedagang inpres Geudong Aceh Utara.
“Seharusnya Pihak kepolisian itu bisa memilah, karena dalam pengamanan itu ada syarat administratif yang harus di penuhi, bukannya malah langsung turun saja, apalagi masalah Pedagang ini masih di tangani oleh PN Lhoksukon,” Kata Muhammad Fadli lewat rilis yang dikirim melalui WhatsApp kepada media ini, 8 Januari 2020.
Fadli menilai, bahwa tak seharusnya Polres Lhokseumawe langsung turun, walaupun dari Pemkab Aceh Utara dan PD Bina Usaha yang memerintahkan.
“Kepolisian itu pelayanan masyarakat, sudah seharusnya bersikap netral, dan dalam hal ini kita sangat kecewa turunkan personil polres Lhokseumawe di Geudong,”ujarnya.
Ketua BEM Hukum itu juga merujuk pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, BAB III TUGAS DAN WEWENANG, Pasal 13 huruf C. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“Polisi itu tetap pelayannya masyarakat, jadi tidak bisa turun sembarangan mengawal penggusuran, yang masalahnya itu masih di tangani oleh PN Lhoksukon,” ucap Muhammad Fadli.
Pihaknya berharap agar Polres Lhokseumawe menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi kedepannya, Pungkas Muhammad Fadli. (R).
