“Apa yang disampaikan tersebut masih sangat normatif,” ujar Usman.
Seharusnya, kata Usman, Kabid Pemasaran perlu memaparkan bukti riil dan konkrit dampak positif dengan data yang jelas, misalnya berapa persentase kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara ke Aceh saban tahun sebagai perbandingan, serta dampak promosi tersebut meningkatnya wisatawan tahun ini, tanya Usman.
Lalu tambah Usman, kalau memang kegiatannya bagus, strategis, dan berdampak positif, kenapa pula program tersebut masuk melalui anggaran pokok pikiran (Pokir), tanya Usman lagi.
“Mengapa tidak menjadi program strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh?,” gugat Usman lagi.
Lanjutnya, kegiatan klub mengapa pula harus difasilitasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh?. Kenapa bukan klub sendiri yang menyelenggarakan kegiatan tersebut?
“Inilah persolan yang menurut kami menjadi indikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tidak punya konsep yang jelas dalam tata kelola kepariwisataan di Aceh,” ungkap pengamat asal Aceh Besar ini..
Kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, malah sekarang Aceh sepi kunjungan wisatawan, beber Usman. Seharusnya, katanya, ini menjadi bahan evaluasi dinas, apa penyebab sepinya kunjungan wisatawan ke Aceh.
“Jangan-jangan masalah bukan di promosinya, tapi ditata kelola dan pengembangan destinasinya, masalah sarana dan prasarana dasar, sumberdaya manusia dan koordinasi komunikasi lintas sektor bidang wisata yang juga tidak berjalan dengan baik,” sebutnya.
Oleh karena itu, pengamat tersebut merasa sudah wajar menyorot berbagai program festival yang saban tahun dibuat Dinas Kebudayaan dan Parawisata dalam rangka promosi destinasi wisata Aceh, namun tidak berbanding lurus dengan hasilnya.
“Aceh tidak masuk bagian dari destinasi wisata strategis nasional, sehingga begitu banyak anggaran yang sudah diluncurkan berbagai untuk event dan festival yang katanya untuk mempromosikan pariwisata Aceh namun nyatanya tak berdampak apapun,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia meminta Pejabat Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi Kepala dinas (Kadis) dan pejabat-pejabat tak capable lainnya yang diberi jabatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh oleh rezim gagal total Nova Iriansyah.
