Ia menambahkan, seluruh PPK di Aceh Timur baru saja menyelesaikan Pleno di tingkat Kecamatan terkait verifikasi faktual balon dukungan perseorangan, sejalan dengan PKPU No 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
Penundaan penetapan SK Sekretariat PPK berdampak serius, terutama pada pencairan dana keuangan PPK. “Para penyelenggara pemilihan di Aceh Timur sudah ada yang terutang untuk berbagai keperluan serta dituntut untuk mengejar semua tahapan Pilkada. Mereka berharap SK Sekretariat PPK bisa segera ditetapkan agar keuangan PPK bisa berfungsi mendukung pelaksanaan semua tahapan Pilkada serentak hingga selesai,” ujar Riza.
Riza menekankan pentingnya perhatian serius dari Pj. Bupati Aceh Timur sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Daerah. “Jangan sampai tahapan Pilkada serentak terhambat hanya karena SK Sekretariat tidak kunjung ditetapkan, mengingat sanksi pidana untuk penyelenggara telah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016,” tutup Riza, yang juga dikenal sebagai Pemerhati Pemilu dan Pilkada untuk Aceh.(R).
Halaman : 1 2
