Organisasi kepemudaan harus berada dibarisan depan dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tepat sasaran dan tepat peruntukan. Jangan sampai para ketua lembaga kepemudaan hanya bisa diam saja, mingingat Pemerintahan Aceh sekarang telah menguncurkan dana hibah kepada organisasi kepemudaan termasuk juga pada Partai politik yang ada di wilayah Aceh.
“Kita semua mengetahui bahwa penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dalam pangadaan barang dan jasa kesehatan serta bidang sosial untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Ini harus serius dikawal demi menjaga keseimbangan kekuasaan dengan masyarakat di tubuh pemerintahan Aceh saat ini,” Terangnya.
Jangan biarkan kerakusan pemerintah menjadi ancaman bagi usaha rakyat Aceh, seperti diberlakukannya jam malam, segel menyegel unit usaha, sekolah disuruh tutup, sementaran jaga jarak, tempat wisata dibuka.
Sedangkan angka penularan Covid-19 semakin bertambah setiap hari di Aceh. Apakah sudah benar peraturan seperti itu? Sudah tepat atau tidak dalam penanganan penekanan angka penularan Covid-19?
Pemuda harus berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawal kebijakan pemerintah agar pro rakyat dalam situasi pendemi ini.
Jangan biarkan momentum anggaran Covid-19 ini menjadi ajang kekompakan kekuasaan untuk melakukan korupsi berjamaah secara struktural ditubuh Pemerintah Aceh saat ini. Seperti temuan di beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah Aceh. Itu perlu pantauan pemuda demi menjaga kebijakan pemerintah daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
