DIBUTUHKAN sinergitas antara lembaga dan pemerintahan. Hubungan erat itu dilakukan dengan konsep membanguan dan saling memberi masukan. Demikian pula halnya kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh bersama Pemko Banda Aceh.
Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (F-KKA) adalah sebuah wadah berhimpunnya para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, serta para pimpinan DPRK se-Aceh beserta anggota. Forum ini didirikan pada 9 Maret 2008 di Banda Aceh dan kini memasuki usia ke-13.
Nah, melangkah dari situ, Wakil Ketua II DPRK Banda Aceh Isnaini Husda, turut hadir dalam konferensi dan pemilihan Ketua F-KKA berlangsung di Aula Balai Kota Banda Aceh, Selasa kemarin.
Pastinya, kata Isnaini Husda, pihaknya mendukung dari awal terbentuknya F-KKA. Dijelaskan, forum ini untuk membangun kerja sama pemerintah antarkabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah pusat, dan asosiasi pemerintahan daerah lainnya yang saling memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik di daerah masing-masing.
“Forum komunikasi pemerintah daerah ini sudah banyak membawa perubahan, dengan adanya forum ini juga telah menunjukkan kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik di daerahnya,” ujarnya.
Ke depan ia juga berharap untuk forum dan ketua terpilih dapat memberikan warna baru bagi setiap daerahnya.
“Kita berharap forum ini bisa mewarnai dan membawa perubahan pada setiap daerah di Aceh,” tandasnya. (***)
=======================================
Cegah Narkoba, Masyarakat Harus Dilibatkan
Kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh mengalami ledakan. Saat ini Aceh berada di peringkat ke enam secara nasional terkait prevalensi jumlah penyalahgunaan narkoba yang mencapai 82 ribu lebih atau 2,8 persen dari jumlah penduduk Aceh.
Genderang melawan penyalahgunaan Narkoba pun tak henti digaungkan pemerintah. Bahkan, salah satu langkah meminimalisir yakni dengan mendirikan kawasan bebas Narkoba. Seperti halnya dilakukan Pemko di Banda Aceh.
Bersama Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Usman, bersama Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menghadiri deklarasi Mulia Gampong Bersinar (Bersih Narkoba) dan Gampong Siaga Darah di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Selasa kemarin.
Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRK Banda Aceh lainnya yang berasal dari Dapil Kuta Alam, yakni Safni dan Aiyub Bukhari. Usman mengatakan, dirinya atas nama pimpinan DPRK Banda Aceh mengapresiasi sekaligus mendukung langkah Wali Kota Banda Aceh dan BNN Kota Banda Aceh yang mencanangkan Program Gampong Bersinar dan Gampong Siaga Darah.
Menurutnya, upaya penanggulangan pencegahan narkoba memerlukan peran masyarakat terutama generasi muda sejak dini. Hal itu perlu dilakukan agar menjadi barometer ke depan, mengingat Banda Aceh merupakan contoh bagi kabupaten/kota lain di Aceh dalam memerangi narkoba yang turut diprakarsai masyarakat gampong.
“Narkoba ini musuh kita bersama, terutama bagi generasi penerus kita, sepatutnya kita perlu mendukung segala upaya pencegahannya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakatnya,” kata Usman.
Politisi PAN ini juga menyampaikan, Kecamatan Kuta Alam sudah memiliki tiga Gampong Bersinar. Yakni, Gampong Peunayong, Gampong Beurawe, dan Gampong Mulia. Untuk keseluruhan, Kota Banda Aceh sudah memiliki lima Gampong Bersinar. Dua lainnya, yaitu Gampong Pineung dan Gampong Lampaloh.
“Sekali lagi kita berharap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini semaksimal mungkin harus dilakukan sejak dini terutama harus dimulai dari gampong, agar Banda Aceh ini benar-benar bebas dari narkoba,” tuturnya.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Ketua PMI Kota Banda Aceh, Camat Kuta Alam, Keuchik Gampong Mulia, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), dan masyarakat. (***)
=====================================
Komisi I Rapat Bahas Pilkada 2022
Pimpinan dan Komisi I DPRK Banda Aceh menggelar rapat dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh untuk membahas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada 2022.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
