BANNER IKLAN

Isnaini: F-KKA Membawa Perubahan

  • Bagikan
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Kota Banda Aceh, Isnaini Husda menghadiri konferensi serta pemilihan ketua Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (F-KKA). Foto: Ist

example banner

 33 total views,  1 views today

example banner

DIBUTUHKAN sinergitas antara lembaga dan pemerintahan. Hubungan erat itu dilakukan dengan konsep membanguan dan saling memberi masukan. Demikian pula halnya kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh bersama Pemko Banda Aceh.

Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (F-KKA) adalah sebuah wadah berhimpunnya para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota, serta para pimpinan DPRK se-Aceh beserta anggota. Forum ini didirikan pada 9 Maret 2008 di Banda Aceh dan kini memasuki usia ke-13.

Nah, melangkah dari situ, Wakil Ketua II DPRK Banda Aceh Isnaini Husda, turut hadir dalam konferensi dan pemilihan Ketua F-KKA berlangsung di Aula Balai Kota Banda Aceh, Selasa kemarin.

Pastinya, kata Isnaini Husda, pihaknya mendukung dari awal terbentuknya F-KKA. Dijelaskan, forum ini untuk membangun kerja sama pemerintah antarkabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah pusat, dan asosiasi pemerintahan daerah lainnya yang saling memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik di daerah masing-masing.

“Forum komunikasi pemerintah daerah ini sudah banyak membawa perubahan, dengan adanya forum ini juga telah menunjukkan kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik di daerahnya,” ujarnya.

Ke depan ia juga berharap untuk forum dan ketua terpilih dapat memberikan warna baru bagi setiap daerahnya.

“Kita berharap forum ini bisa mewarnai dan membawa perubahan pada setiap daerah di Aceh,” tandasnya. (***)

=======================================

Cegah Narkoba, Masyarakat Harus Dilibatkan

Kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh mengalami ledakan. Saat ini Aceh berada di peringkat ke enam secara nasional terkait prevalensi jumlah penyalahgunaan narkoba yang mencapai 82 ribu lebih atau 2,8 persen dari jumlah penduduk Aceh.

Genderang melawan penyalahgunaan Narkoba pun tak henti digaungkan pemerintah. Bahkan, salah satu langkah meminimalisir yakni dengan mendirikan kawasan bebas Narkoba. Seperti halnya dilakukan Pemko di Banda Aceh.

Bersama Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Usman, bersama Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menghadiri deklarasi Mulia Gampong Bersinar (Bersih Narkoba) dan Gampong Siaga Darah di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Selasa kemarin.

Kegiatan tersebut juga dihadiri anggota DPRK Banda Aceh lainnya yang berasal dari Dapil Kuta Alam, yakni Safni dan Aiyub Bukhari. Usman mengatakan, dirinya atas nama pimpinan DPRK Banda Aceh mengapresiasi sekaligus mendukung langkah Wali Kota Banda Aceh dan BNN Kota Banda Aceh yang mencanangkan Program Gampong Bersinar dan Gampong Siaga Darah.

Menurutnya, upaya penanggulangan pencegahan narkoba memerlukan peran masyarakat terutama generasi muda sejak dini. Hal itu perlu dilakukan agar menjadi barometer ke depan, mengingat Banda Aceh merupakan contoh bagi kabupaten/kota lain di Aceh dalam memerangi narkoba yang turut diprakarsai masyarakat gampong.

“Narkoba ini musuh kita bersama, terutama bagi generasi penerus kita, sepatutnya kita perlu mendukung segala upaya pencegahannya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakatnya,” kata Usman.

Politisi PAN ini juga menyampaikan, Kecamatan Kuta Alam sudah memiliki tiga Gampong Bersinar. Yakni, Gampong Peunayong, Gampong Beurawe, dan Gampong Mulia. Untuk keseluruhan, Kota Banda Aceh sudah memiliki lima Gampong Bersinar. Dua lainnya, yaitu Gampong Pineung dan Gampong Lampaloh.

“Sekali lagi kita berharap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini semaksimal mungkin harus dilakukan sejak dini terutama harus dimulai dari gampong, agar Banda Aceh ini benar-benar bebas dari narkoba,” tuturnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala BNN Kota Banda Aceh, Ketua PMI Kota Banda Aceh, Camat Kuta Alam, Keuchik Gampong Mulia, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), dan masyarakat. (***)
=====================================

Komisi I Rapat Bahas Pilkada 2022

Pimpinan dan Komisi I DPRK Banda Aceh menggelar rapat dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh untuk membahas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada 2022.

Pimpinan dan Komisi I DPRK Banda Aceh menggelar rapat dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh untuk membahas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada 2022. Foto: Ist

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Banda Aceh, Usman, dihadiri Ketua Komisi I, Musriadi, dan Sekretaris Komisi, M Arifin. Sementara dari KIP hadir Ketua KIP Banda Aceh, Indra Milwardy, beserta para komisioner.

Musriadi mengatakan, rapat kali ini membahas perkembangan isu politik baik di Aceh maupun di Kota Banda Aceh. Salah satunya merespons Rapat Koordinasi Komisi I DPRK se-Aceh dengan DPRA dan Pemerintah Aceh terkait penyelenggaraan pilkada di Aceh beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut Musriadi menyampaikan, pihaknya menyepakati keputusan bahwa Pilkada Banda Aceh tetap dilaksanakan pada tahun 2022. Namun, DPRA harus mampu melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, serta KPU RI.

“Kita sedang menunggu itu, sementara kesiapan di kabupaten kota kita sudah sepakat Pilkada itu siap dilakukan pada 2022,” katanya.

Terkait anggaran pilkada di Banda Aceh Musriadi mengatakan, pihaknya menunggu kepastian hukum agar bisa diproses penganggarannya. Penganggaran pilkada kata Musriadi menjadi prioritas karena menyangkut dengan efektivitas dan efisiensi dalam mengimplementasikan program-program yang nantinya dilaksanakan oleh KIP Banda Aceh.

“Kita sedang menunggu kepastian hukum dulu, karena ini juga menyangkut efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan pilkada tersebut nantinya,” kata politisi PAN itu.

Senada dengan yang disampaikan Musriadi, Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwardy mengatakan, pihaknya berkunjung ke DPRK Banda Aceh selain untuk bersilaturahmi dengan Komisi I juga untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan Pilkada di Banda Aceh.

Apalagi entitas politik di Aceh, termasuk Kota Banda Aceh sudah sepakat melaksanakan pilkada pada 2022. Pihaknya tak memungkiri bahwa masih banyak perkembangan dan regulasi-regulasi yang mesti dipenuhi sehingga Pilkada tetap bisa dilaksanakan. (***)

TEKS: Pimpinan dan Komisi I DPRK Banda Aceh menggelar rapat dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh untuk membahas pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Banda Aceh pada 2022.

=============================================
Sowan DPRD Langkat Bahas Regulasi

MEMPERKUAT silaturrahmi dan bertukar informasi. Kegiatan ini dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Sumut ke DPRK Banda Aceh. Banyak hal yang dibahas, salah satunya mengenai penganggaran dan penanganan Covid-19.

Seperti diketahui, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima kunjungan kerja anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kamis kemarin.

Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Langkat, Donny Setha, disambut langsung Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dan didampingi Wakil Ketua I, Usman, serta Seketaris DPRK Banda Aceh, Tarmizi.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyambut baik kunjungan kerja anggota DPRD Langkat ke DPRK Banda Aceh. Dalam pertemuan singkat itu Farid memaparkan secara umum perkembangan Kota Banda Aceh. Baik itu dalam hal penganggaran, regulasi, jumlah penduduk, dan penanganan Covid-19.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat, Donny Setha, mengatakan kunjungan kerja ini selain untuk memperkuat silaturahmi, juga untuk sharing informasi dan mempelajari strategi penyusunan rencana kerja DPRK Banda Aceh untuk diadopsi oleh DPRK Langkat. Hasil sharing tersebut diharapkan bisa mempermudah atau melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Apalagi kata Donny, tiap-tiap DPRD memiliki formulasi sendiri untuk mempermudah kinerjanya. Oleh karena itu, DPRD Langkat juga perlu memiliki formulasi yang lebih baik seperti mengenai reses ataupun mengenai penetapan badan musyawarah, ataupun kondisi daerah masing–masing yang berbeda.

“Makanya kunjungan kerja ataupun silaturahmi, menukar pikiran dalam berdiskusi dengan kawan-kawan DPR Banda Aceh ini intinya untuk memajukan daerah masing-masing untuk lebih baik lagi ke depanya,” tutup Donny Setha. (***)
====================================

Komisi I Berbagi Ilmu Penyusunan Reusam Gampong

Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi menyampaikan teknik penyusunan reusam gampong kepada aparatur Gampong Ilie yang berlangsung di Aula Kantor Keuchik Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Rabu kemarin.

Sowan DPRD Langkat Bahas Regulasi

Kegiatan ini dihadiri oleh keuchik, sekretaris desa, ketua dan anggota tuha peut gampong, kepala dusun, dan tokoh perempuan. Hadir juga Tim Ahli Komisi I, Raihal Fajri, dan Usman, yang turut menjadi pemateri.

Musriadi menjelaskan, peraturan, qanun, atau reusam gampong sangat dibutuhkan bagi aparatur gampong dan masyarakat sehingga aturan-aturan tersebut harus dibuat secara tertulis.

“Peraturan gampong harus dibuat secara tertulis agar dapat memberikan kekuatan hukum terhadap hukum ataupun aturan tersebut, sehingga juga dapat memudahkan bagi aparatur dan/atau masyarakat dalam memahami aturan-aturan gampong tersebut,” katanya.

Musriadi juga menjelaskan, berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, dalam Bab XI disebutkan bahwa reusam merupakan peraturan gampong yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati oleh tuha peut gampong.

Dengan adanya reusam tersebut setiap aturan-aturan gampong dapat diakui secara hukum dan memudahkan masyarakat dalam mengetahui aturan-aturan tersebut yang telah dibuat secara tertulis.

“Perlu diingat bahwa peraturan di bawah (reusam) tidak boleh lebih tinggi daripada peraturan di atasnya (qanun). Reusam perlu dibuat demi kenyamanan, ketertiban, dan keamanan gampong,” ujarnya. (***)

TEKS: Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi, menyampaikan teknik penyusunan reusam gampong kepada aparatur gampong.

========================================

Situs Sejarah Perlu Dilindungi

Badan Legislasi (Banleg) DPRK Banda Aceh menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sebagai tindak lanjut pembahasan Rancangan Qanun Cagar Budaya, Senin kemarin.

Rapat dipimpin oleh Ketua Banleg, Heri Julius, dihadiri Wakil Ketua Banleg, Syarifah Munirah, serta anggota Banleg, Kasumi Sulaiman dan Ramza Harli. Sementara dari dinas hadir Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Saminan, dan jajarannya, serta para Tim Ahli Hukum Pemko Banda Aceh.

Heri Julius mengatakan, pembahasan Raqan Cagar Budaya ditargetkan selesai pada Maret 2021. Hal tersebut perlu dipacu karena kebutuhan situs-situs sejarah di Kota Banda Aceh mendesak dilindungi. Di sisi lain ada beberapa qanun yang akan dibahas lagi ke depan.

“Rancangan Qanun Cagar Budaya keseluruhannya mencakup 108 pasal, dan yang telah kita selesaikan sampai hari ini baru 77 pasal,” kata Heri usai rapat tersebut.

Heri melanjutkan, dalam waktu dua minggu ini pihaknya akan segera menyelesaikan pembahasan pasal-pasal tersebut. Politisi Nasdem ini menyampaikan, berdasarkan kesimpulan rapat bersama mitra kerjanya itu, menyangkut pasal dalam Raqan Cagar Budaya pihaknya akan mengundang ahli-ahli khusus baik dari tingkat provinsi maupun tingkat pusat untuk melakukan finalisasi terhadap situs-situs yang ada di Kota Banda Aceh.

“Progres raqan ini sudah mencapai 75%, finalisasi pembahasan tinggal satu tahap kemudian baru RDPU,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banleg, Syarifah Munirah berharap agar qanun tersebut menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjaga sekaligus melestarikan cagar budaya yag ada di Kota Banda Aceh.

“Raqan ini masih belum RDPU, jadi masih butuh dikaji dari pasal ke pasal demi kesempurnaan qanun tersebut,” sebutnya.

Syarifah juga menyampaikan, dengan adanya Qanun Cagar Budaya tersebut nantinya semua situs sejarah yang ada di Kota Banda Aceh bisa dipugar, dilestarikan, serta mendatangkan manfaat bagi warga Kota Banda Aceh.

“Supaya generasi ke depan juga tahu sejarah negerinya. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka juga bisa melihat nyata peninggalannya sehingga bisa timbul semangat heroik dan kuat dan tangguh seperti kita hari ini,” tutur politisi PPP itu.(***)

TEKS: Rapat Banleg DPRK Banda Aceh dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membahas tindak lanjut Raqan Cagar Budaya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *