Sementara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikian.
Disisi lain ketua BW PWI Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Syawaluddin menyayangkan atas tindakan yang dilakukan Maimul Mahdi, atas pelaporan tesebut.
Sebab dia (Maimul Mahdi) tidak menggunakan, hak jawab, hak sanggah, hak tolak dan hak koreksi. Laporannya bukan ke polisi tapi ke redaksi terlebih dahulu, jika memang belum memenuhi keinginan pelapor salurannya tetap ke Dewan Pers.
“Saya kira pihak Kepolisian harus bijak dan mengarahkan sipelapor pada salurannya, bukan menerima mentah mentah aduan dari pelapor. Jika polisi mengamini, berarti selain mengangkangi UU Pokok Pers juga butir butir MoU antara Kapolri dan Dewan Pers,” tegas Syawal.
Dia menyarankan, agar pelapor menggunakan hak jawab, hak tolak, hak koreksi dan hak ralatnya. Tidak serta merta mengangap hal itu objek pidana.
Diingatkan, jurnalis adalah jendela dunia, tanpa peran jurnalis apapun yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga dan elemen masyarakat tak berarti apa apa. “Gunakan pendewasaan berpikir dan kebijakan sebaik mungkin, apalagi pelapor adalah anggota dewan, bukan kuli bangunan, jadi gunakanlah pola pikir yang jernih melihat persoalan dan tidak gegabah,” pungkas Syawal. (Mustafa).
