Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi. “Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu Kementerian, Kabupaten, Provinsi, atau pindah Kementerian, pindah Kabupaten maupun pindah Provinsi,”ujarnya.
Hal ini, katanya, harus dapat dilakukan karena tujuan Meritokrasi adalah untuk merekrut ASN secara professional, mengembangkan kompetensi ASN, kepastian karir ASN, perlindungan karir ASN, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien, dan penghargaan untuk memotivasi ASN.
Dikatakan, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pilkada. Dua even besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri.
“Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/Wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” kata Mahyuzar.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
