Namun pada kenyataannya sampai hari ini kondisi Pembangunan Aceh masih sangat memprihatinkan dalam segala bentuk sektor terutama sektor MINIMNYA LAPANGAN KERJA dan PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT MENEGAH KE BAWAH (UMKM).
Dari situ, dapat kita nilai bahwa selama ini menggambarkan mirisnya kondisi Kinerja Pemerintah Aceh terhadap keberlanjutan Pembangunan Aceh pada masa kini dan aan berdampak untuk masa mendatang.
Sehingga, wajar setelah dikutip dari hasil Pansus DPRA mengungkapkan temuan kelebihan bayar belanja pembangunan Aceh tahun 2019 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh juga telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun yang sama.
Total belanja yang mengalami kelebihan bayar mencapai Rp23 miliar, disebutkan tersebar di 18 satuan kerja perangkat Aceh (SKPA). Dalam laporannya, BPK mengungkap 10 masalah pada pelaksanaan anggaran pembangunan Aceh di sejumlah SKPA.
Masalah yang diungkap BPK tersebut terindikasi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berikut 10 temuan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019, yang dirangkum dan dirilis dari sumber beberapa media berdasarkan dokumen LHP BPK Perwakilan Aceh Yaitu:
