oleh

Nova Definitif, Peta Politik Aceh Berubah

Laporan | Syawaluddin

ACEH BESAR (MA) – Pasca pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif beberapa waktu lalu, terjadi perubahan sangat mendasar.

Terutama itu, hubungan antara eksekutif dan legislatif awalnya disharmonis, kini terlihat harmonis.

Ada hal menarik, terutama pada tataran kebijakan, sikap dari kedua belah pihak semakin mempertontonkan kemesraan.

Demikian dikatakan, Usman Lamreung, Aktifis Sosial, Pemerhati Pemerintahan dan Akademisi Aceh ini pada mediaaceh.co.id. Selasa, 17 November 2020. Di Kuta Malaka.

Bahwa; Peta politik elit Aceh mulai bergeser, dilihat dari gugurnya hak angket oleh DPRA, beberapa minggu yang lalu, yang selanjutnya mulai harmonis Pemerintah Aceh dan DPRA.

Hilang Isu hak angket, beralih pada isu sosok wagub pasca pelantikan Nova sebagai Gubernur, maka berubah eskalasi dinamika politik elit Aceh.

Dan ini bakal menguntungkan Nova sebagai penguasa pemerintah Aceh. Bila Wagub yang diusulkan salah satu partai pengusung, yaitu PNA selama ini berseberangan pemerintah Nova, tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB).

Sudah pasti kekuatan KAB diparlemen berkurang. Biarpun kemudian posisi Partai Aceh masih ada peluang dalam memainkan dinamika politik Aceh saat ini.

Pertanyaannya adalah pentingkah posisi wakil gubernur?. Dari sinyal yang diberikan Nova, bahwa sepakat untuk mengisi posisi Wagub, membantu pemerintahannya, pasti ada hitungan secara politik.

“Bisa jadi ini adalah bagian dari strategi membangun harmonisasi DPRA dan Pemerintah dengan tujuan memuluskan semua janji politik saat pilkada lalu,” tegas Usman.

Konsolidasi dan harmanisasi yang dilakukan Nova, selain menguntungkan pemerintah Nova, juga berpeluang besar pada PNA, sebagai nilai tawar saat pillada 2022.

Dalam dua tahun tentu waktu yang cukup untuk mengorbitkan kader PNA sebagai kandidat Calon Gubernur, untuk bersaing dengan Mualem.

Dan tidak ada kata yang tidak mungkin dalam politik, asal PNA benar-benar konsisten dan solid sorong salah satu kader terbaik calon gubernur. Dan ini harus dimainkan sebagai nilai tawar.

“Dinamika politik Aceh hari ini, adalah bagian jalan mulus memenangkan perebutan kekuasaan dipilkada 2022. Kekuatan Koalisi Aceh Bermatabat sangat rentan patah sayap, tidak solid, dan sudah mulai resah, ketika gagalnya hak angket, internal KAB tidak konsisten mengusung hak angket,” kata dosen, universitas di Aceh ini.

Maka penentuan dan pemilihan wagub di DPRA,  pasti akan ada deal politik, transaksional, atau komitmen lainnya untuk kepentingan politik pilkada 2022, posisi ini bakal diambil oleh Partai Aceh, dengan mengorbankan Koalisi Aceh Bermatabat.

Partai Aceh dalam dinamika politik saat ini, pasti bakal melakukan Monuver politik, biarpun kemudian harus hilang kawan lama dan bakal ada kawan baru, sebagai konsolidasi untuk golkan Mualem.(*)

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..