Negara Wajib Hadir; Jaga Kepastian Hukum di Krueng Woyla

“Negara wajib hadir melindungi pemegang izin sah. Kalau ada yang tidak setuju, tempuhlah jalur hukum [bukan dengan kekerasan. Ini negara hukum, bukan negara jalanan.”]

M. Nur, Ketua Forum Bina Insan Nusantara (Forbina)

MEULABOH | mediaaceh.co.id – Di tepian Krueng Woyla, riak air yang biasanya tenang kini menjadi saksi dari ketegangan antara harapan pembangunan dan gelombang keresahan sosial.

Beberapa waktu lalu, insiden pelemparan dan perusakan fasilitas tambang milik PT Megalanic Garuda Kencana (MGK) mengguncang suasana di Aceh Barat.

Tindakan anarkis itu bukan sekadar amarah sesaat, melainkan potret retaknya kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam [di sisi lain juga ujian nyata bagi negara dalam menegakkan kepastian hukum].

Padahal, baik PT MGK maupun PT Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) diketahui memegang izin usaha pertambangan (IUP) resmi yang diterbitkan sesuai mekanisme hukum.

Legalitas yang seharusnya menjamin mereka dapat beroperasi dengan rasa aman, justru berhadapan dengan ketidakpastian di lapangan.

Ketua Forum Bina Insan Nusantara (Forbina), M. Nur, dengan nada prihatin menegaskan bahwa negara wajib hadir melindungi setiap pemegang izin sah.

“Kalau ada yang tidak setuju, silakan tempuh jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Ini negara hukum, bukan negara jalanan,” ujarnya lugas.

RDP yang Berujung Polemik

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya