“Ini belum diganti rugi, sudah bertahun-tahun pihak masyarakat menunggu kepastian niat baik dari pihak perusahaan tapi belum ada titik temu,” Jailani.
Dia mengaku kecewa juga dengan kinerja Pemkab Aceh Besar yang tidak serius menyelesaikan kasus dimaksud, “Pemkab Aceh Besar sebenarnya sudah membentuk tim, seperti yang disampaikan ketua Komda LP-KPK Aceh tapi tidak jalan,” ucapnya.
Dikatakan kalau sengketa lahan antara warga dan PT SBA sempat menjadi perhatian khusus Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar pada Maret 2020 lalu, Pansus ini menyoroti sengketa tapal batas yang masih terus menjadi polemik dan belum menemukan titik temu.” Terangnya
“Kami minta Lembaga Legislatif Aceh Besar mendesak PT SBA segera mengganti rugi tanah-tanah yang berada pada posisi terjepit wilayah kuasa tambang, dengan memperhatikan wilayah karst
karena sumber mata air untuk penduduk.” Katanya. Jailani menambahkan dibanding dulunya PT. LCI Lhoknga mengganti rugi lahan-lahan yang tidak dapat difungsikan lagi oleh masyarakat. [Muktaruddin/Redaksi].
