Sewajarnya jika Komda LP-KPK Aceh, mendesak Penjabat (PJ) Bupati Aceh Besar untuk berpikir Positif dan profesional merespons aspirasi rakyat kecil yang tertindas, diselesaikan.
Apalagi itu, perusahaan asing mulai dari PT. LCI hingga perusahaan BUMN PT. SBA Persero Lhoknga yang menggali penghasilan dalam wilayah hukum kabupaten Aceh Besar. “Ini menurut hemat kami diduga Pimpinan Perusahaan tersebut sudah tidak menghargai tata cara Adat istiadat dan Kearifan Lokal di Aceh,” Ucapnya
Hasil investigasi Komda LP-KPK Aceh di lapangan, lahan yang disengketakan dimaksud benar-benar menjadi temuan, bahwa; ada tanah masyarakat masuk dalam sertifikat PT. LCI. Nah sekarang sudah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. SBA.
“Jika Pemkab Aceh Besar belum menindaklanjuti mediasi, sepertinya dapat diduga sudah masuk bisikan yang kami indikasikan telah terjadi suap dan Aparat Penegak Hukum (APH) jangan tutup mata.” Beber Ibnu.
Seperti dikatakan Jailani, T. Saiful, dan Jufri AW [tim Komda LP-KPK] membuka cerita. Mereka membenarkan ada sekitar 42 hektare dari hasil pengukuran ulang tanah oleh BPN Aceh Besar beberapa bulan lalu bahwa; tanah masyarakat telah masuk ke dalam sertifikat milik PT. LCI yang Dijual Saham Kepada PT SBA Sekarang.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
