Manipulasi tersebut, lanjut Bayu, berhasil membuat oknum tersebut masuk ke database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada tahun 2022. Kecurigaan Bayu semakin kuat saat Pemerintah Kota (Pemko) Sabang, membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada tahun 2024, dimana oknum yang diduga memalsukan SK itu ikut mendaftar.
“Setelah saya telusuri, ternyata oknum tersebut memang sudah terdaftar di database Non ASN BKN, sehingga ia bisa lolos syarat administrasi. Saat melengkapi berkas P3K, ia hanya melampirkan SK Tahun Anggaran 2024 tanpa SK yang diduga dipalsukan sebelumnya,” ungkapnya.
Bayu menyebutkan bahwa ia sudah pernah melaporkan hal ini kepada BKPSDM Kota Sabang pada 17 Desember 2024. Namun hingga kini, kata dia, belum ada tanggapan atau tindak lanjut atas laporannya itu.
Melalui surat yang ditujukan kepada Komisi I DPRK Kota Sabang, Bayu berharap agar lembaga legislatif ini menindaklanjuti laporannya secara serius. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial di kalangan THL di Kota Sabang, serta mengharapkan pengelolaan kepegawaian yang bersih dari segala dugaan penyimpangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang maupun BKPSDM Kota Sabang belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. (Jalaluddin Zky)
Halaman : 1 2
