Menyibak Selubung KMB

Selasa, 20 Juli 2021

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Fakta diatas mebuktikan bahwa, Belanda bukan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia (NKRI), melainkan kepada RIS. Jika Ratu Belanda memberi pengakuan (‘recognation’) kepada kemerdekaan RI tahun 1945, yang wilayahnya mencakup bekas “Netherlans Easts Indies”, maka mestilah memansyukhkan terlebih dahulu isi Perjanjian KMB 27/12/1949. Jika tidak, terjadi ‘overleving’ hukum. Sebab R.I yang terima Penyerahan Kedaulatan waktu itu, wilyahnya hanya Jogyakarta dan daerah sekitarnya, plus wilayah dari 15 negara bagian Republik Inidonesia Serikat (RIS). Pengakuan Belanda ini sudah tentu berimbas politik, yakni: pelimpahan kuasa dari “Netherlans Easts Indies” kepada “Indonesia”. Dalam konteks ini, status Aceh tetap tidak tergugat, oleh karena salah satu point Ultimatum Komisaris Pemerintah Hindia Belanda kepada Kesultanan Aceh, 26 Maret 1873, diantaranya menyebut: “Serahkan seluruh bagian Sumatera yang berada dalam perlindungan Kesultanan Acheh” Penyerahan ini tidak pernah terjadi.

BACA JUGA...  Situasi Politik Aceh Selatan :  Antara Sanksi dan Harapan Kembali

Dengan demikian, Aceh bukan atau tidak pernah menjadi sebagian dari wilayah “Netherlans Easts Indies.” Dalam etika hukum diakui bahwa: “Dianggap tindakan illegal, jika satu pihak menyerahkan sesuatu barang yang bukan hak miliknya kepada orang lain.” Artinya, jika pengakuan (‘recognation’) Belanda mengakibatkan Aceh menjadi bagain dari Indonesia, maka secara yuridis, tindakan Belanda illegal, karena dalam sejarahnya, Aceh tidak pernah menjadi bagian dari wilayah “Netherlans Easts Indies.” [*]

BACA JUGA...  Meurah Budiman Terima Buku Tanya Jawab, di Hari Refleksi Akhir Tahun 2024

Berita Terkait

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan
Indonesia Bidik Kemitraan Strategis Migas di ADIPEC 2026
Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku
Menagih Janji “Manis” Bupati Asel:  Antara Beban Moral dan Realita Fiskal
Ketua Umum SPS: AI Harus Jadi Pengungkit Bisnis Pers

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Rabu, 11 November 2026 - 21:46 WIB

Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia

Senin, 9 November 2026 - 16:41 WIB

Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan

Jumat, 6 November 2026 - 21:05 WIB

Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan

Rabu, 4 November 2026 - 21:43 WIB

Indonesia Bidik Kemitraan Strategis Migas di ADIPEC 2026

Berita Terbaru

Bupati Aceh Utara Ayah Wa saat memimpin acara persiapan Maulid Raya Pase dan Muzakarah Ulama yang berlangsung di ruang oproom Sekdakab Aceh Utara, Senin (16/11).

PEMERINTAHAN

Ayah Wa: Maulid Raya Pase dan Muzakarah Ulama Momentum Strategis

Senin, 16 Nov 2026 - 16:29 WIB