TERNATE (MA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa keadilan harus menjadi dasar setiap pengambilan keputusan publik. Hal itu ia sampaikan dalam orasi kebangsaan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Ternate, Maluku Utara, Sabtu (23/8/2025).
“Dalam konteks kita mengambil keputusan publik, yang paling penting itu adalah masalah keadilan. Pada kebijakan pertanahan, transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” tegas Nusron.
Ia mengingatkan, nilai keadilan bukan hanya menjadi fondasi negara, tetapi juga pedoman hidup dalam bermasyarakat. Prinsip itu harus dijunjung tinggi oleh siapa pun, baik pejabat maupun rakyat biasa. “Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, mengedepankan idealisme di mana pun kita berpijak, apakah itu sebagai gubernur, menteri, DPR, atau rakyat, kata kunci yang kita perjuangkan adalah keadilan,” ujarnya.
Lebih jauh, Nusron menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak lagi membutuhkan perdebatan soal asal-usul, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan negeri. “Kita sudah tidak lagi saatnya bicara dari mana asal kita, tapi yang paling penting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia ke depan. Lebih-lebih kalau kita bicara tentang konsepsi keislaman, yaitu menyentuh tiga sekaligus, yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan,” tambahnya.
Rakor Regional KAHMI ini dibuka oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia”, forum ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi pemikiran kader HMI lintas daerah. Menteri Nusron hadir bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku Utara, Lalu Harisandi, dan jajaran. (GE/RT/MW)
