“Bukan malah mengeluarkan pernyataan aneh di luar tugas dan wewenangya mengajak masyarakat berasumsi untuk menolak vaksin, begitu kira-kira asumsi pemberitaan saat kita baca,” katanya.
Kata aktifis anti korupsi dataran tinggi Gayo ini mencontohkan; pada pemberitaaan sebelumnya, Wakil ketua DPRA; Hendra budian jamin tak ada pencopotan Kepsek dan pemotongan BOS, terkait Vaksinasi Rabu, 22 September 2021 lalu di salah satu surat kabar di Aceh.
“Ini pernyataan aneh ungkapan seorang Hendra dan terkesa terlalu berani [Menjamin tidak ada pencopotan kepsek] berbanding terbalik apabila kita melihat tatib DPRA nomor 1 tahun 2019 pada Bab II di jelaskan Fungsi, Tugas, Dan wewenang serta Kedudukan DPRA,” Tegas Ricky pada mediaaceh.co.id. Rabu, 6 Oktober 2021 di Takengon.
Dijabarkan; Pada pasal 2 DPRA memiliki 3 fungsi yaitu; a.Legislasi; b.Anggaran; c.Pengawasan. sedangkan tugas dan wewenang terdapat pada pasal 23 yang memiliki 7 poin, Tidak satupun dari tujuh poin tersebut menjelaskan bahwasanya DPR Aceh atau anggota DPR Aceh memiliki hak atau kewenangan dalam menjamin jabatan seseorang apalagi kepala sekolah.
“Jadi kalimat [Menjamin tidak ada pencopotan kepsek] adalah kalimat yang menunjukkan pemahaman Hendra tentang hak dan kewenangan seorang anggota DPRA,” Jelas Ricky.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
