Pelantikan tersebut bukanlah keputusan yang lahir secara tiba-tiba. Seluruh proses telah melalui mekanisme evaluasi kinerja dan uji kompetensi yang memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Artinya, pengisian jabatan dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku serta mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara.
Dalam pidatonya, Armia Pahmi tidak hanya menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar simbol prestise birokrasi.
”Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat Aceh Tamiang menunggu kerja nyata Saudara. Bumi Muda Sedia membutuhkan birokrat yang berani, jujur, inovatif, cepat, tuntas, dan tulus.”
Kalimat itu menjadi penegasan arah kepemimpinan yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Reformasi birokrasi, menurut Armia, tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan program kerja atau perubahan struktur organisasi.
Reformasi harus dimulai dari perubahan pola pikir aparatur serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Karena itu, mutasi dan promosi jabatan dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjaga organisasi tetap dinamis.
