Dilaporkan, sejumlah petani kehilangan akses terhadap lahan garapan, sementara ketidakpastian hukum memicu ketegangan sosial di tingkat gampong.
“Konflik ini menimbulkan persoalan dan ini persoalan klasik agraria di Aceh, maka harus diselesaikan,’ kata Khairul.
Persoalan klasik pertanahan, mulai dari tumpang tindih izin, lemahnya penataan pertanahan, hingga minimnya transparansi dalam proses perizinan.
AMT-CA menegaskan, bahwa proses penyelesaian sengketa lahan PT. CA tidak boleh diintervensi oleh kepentingan korporasi maupun tekanan pihak mana pun.
“Kami meminta Dinas Pertanahan bekerja berdasarkan data dan hukum, bukan tekanan. Ketegasan ini harus dikawal bersama agar tidak berhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Menurut AMT-CA, pihaknya berkomitmen untuk t mengawal proses penyelesaian sengketa lahan PT. CA hingga tuntas.(Maslow Kluet).
Halaman : 1 2
