“Lahan ini dulunya ditetapkan sebagai lokasi Peruweren melalui surat Bupati Aceh Tengah. Kini kami mempertanyakan dasar klaim bahwa itu adalah tanah milik Kementerian Pertanian melalui program Aceh Agri Bisnis (AAB),” jelasnya.
Mukhtar juga menyinggung Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 500.17/184/SK/2025 tertanggal 10 Maret 2025 tentang pembentukan Tim Pendamping Pensertifikatan Tanah. “Kami menuntut transparansi. Dalam lahan seluas 340 hektar itu terdapat perumahan warga, lahan pertanian, dan fasilitas pendidikan mulai dari sekolah dasar, SMP dan SMK. “Sedikitnya 200 kepala keluarga telah menggantungkan hidupnya di sana,” tegasnya.
FBRA mendesak agar Pemkab Bener Meriah menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Pertanian untuk membatalkan pencatatan aset kementerian atas lahan yang dimaksud.
“Kementerian pun belum menunjukkan bukti kuat kepemilikan. Kami minta tanah ini dikembalikan ke masyarakat agar bisa digarap dan dimanfaatkan,” tegas.
Menanggapi hal tersebut, DPRK Bener Meriah menyatakan kesiapannya untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar menyurati kementerian terkait.
Dewan juga menyatakan dukungan agar pengelolaan tanah adat dikembalikan kepada masyarakat, merujuk pada Surat Keterangan Pelepasan Hak Tanah Peruweren Belang Rakal Nomor: 593/193/GU/995 tertanggal 12 Maret 1998.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
