Organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki ruang untuk memberikan perhatian terhadap dugaan pelanggaran HAM sesuai mandat dan prosedur masing-masing.
Ia menegaskan bahwa integrasi politik Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dibangun melalui penghormatan terhadap sejarah, identitas, kekhususan, dan hak-hak masyarakat Aceh.
Fachrul Razi juga menyoroti persoalan Bendera Bulan Bintang yang menjadi salah satu konteks insiden Tiro.
Ia mengingatkan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 246, memberikan ruang bagi penetapan bendera daerah sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh, dengan ketentuan bahwa bendera tersebut bukan simbol kedaulatan.
Menurutnya, persoalan regulasi dan implementasi mengenai bendera Aceh harus diselesaikan melalui dialog politik dan mekanisme hukum yang transparan, bukan melalui tindakan yang berpotensi menimbulkan benturan di tengah masyarakat.
Menurut Dr. Fachrul Razi, persoalan bendera bukan semata-mata persoalan kain dan warna. Ada sejarah, identitas, dan memori politik masyarakat di dalamnya. Pemerintah harus memahami sensitivitas sejarah Aceh. Jangan setiap persoalan simbolik langsung diletakkan dalam pendekatan keamanan. Negara harus mampu membedakan ekspresi identitas politik dengan tindakan yang benar-benar mengancam keamanan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
