“Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum justru berujung pada hilangnya nyawa warga. Negara harus hadir memberikan keadilan, bukan justru melahirkan ketakutan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Fachrul Razi mengingatkan bahwa apabila dugaan pelanggaran HAM dalam insiden Tiro tidak ditangani secara transparan dan akuntabel, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi perhatian internasional.
Menurutnya, Aceh mempunyai sejarah panjang konflik politik yang penyelesaiannya melibatkan fasilitasi internasional melalui proses perdamaian Helsinki. Karena itu, setiap peristiwa kekerasan yang berkaitan dengan identitas politik, simbol historis, dan perlindungan masyarakat sipil di Aceh tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah perdamaian tersebut.
“Jangan sampai persoalan domestik yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional justru berkembang menjadi perhatian internasional karena lemahnya penegakan HAM dan tidak adanya keadilan bagi korban. Jika negara tidak mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, ruang advokasi internasional terhadap persoalan HAM di Aceh tentu dapat semakin terbuka,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa internasionalisasi isu Aceh harus dipahami secara proporsional. Internasionalisasi HAM tidak identik dengan tuntutan pemisahan wilayah atau pembukaan kembali konflik politik Aceh. Namun, perhatian komunitas internasional dapat muncul ketika terdapat dugaan pelanggaran HAM serius yang tidak memperoleh penyelesaian hukum secara memadai.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
