Banda Aceh | AP– Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Serambi Mekah (USM) Banda Aceh menggelar seminar bertema “Mencari Gubernur Aceh yang Berintegritas, Bersih dan Anti Korupsi Serta Kilas Balik Kepemimpinan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Muzakir Manafdi” di Aula USM, Selasa 20 Desember 2016 dari Pukul 09.15 hingga Pukul 14.00 WIB.
Kegiatan seminar terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2017 itu menghadirkan para narasumber yang terdiri dari Wakil Rektor Universitas Serambi Mekah, Dr.Jalaludin S.Pd., M.Pd, Dosen Universitas Muhamadiyah Banda Aceh, Sanusi Madli, Ketua KNPI Banda Aceh dan Hasnanda Putra. Acara yang di moderatori oleh Presma BEM Serambi Mekah, Ulil Asmi turut dihadiri sekitar 200 orang dari perwakilan mahasiswa BEM se Aceh, Tokoh Pemuda/ KNPI/Karang taruna, Tokoh Masyarakat dan Pengurus LSM/OKP.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Universitas Serambi Mekah, Dr.Jalaludin S.Pd., M.Pd menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan seminar, yakni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mahasiswa tentang arti penting Pilkada dalam memilih pemimpin daerah yang berintegritas, bersih dan anti korupsi. Kedua tambah Jalaludin, maksudnya adalah untuk mengevaluasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sebagai penilaian dalam pertimbangan memilih Kepala Daerah Aceh yang lebih baik dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Selain itu kita harus memberikan pemahaman dan informasi tahapan Pilkada Aceh yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 sehingga terpilih pemimpin yang amanah dan sesuai dengan harapan mahasiswa dan masyarakat Aceh,” ujar pengurus KNPI Aceh ini.
Menurut Wakil Rektor Universitas Serambi Mekah, Dr.Jalaludin S.Pd., M.Pd, pemilihan kepala daerah secara langsung atau lazim disebut Pilkada, tak hanya menjadi fenomena perintah Undang-Undang Dasar 1945, namun telah menjadi suatu kebutuhan bagi rakyat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, berpihak pada masyarakat, aspiratif, dan memiliki legitimasi.
“Pilkada seakan menjadi rangkaian lanjutan pesta demokrasi yang diharapkan mampu menjadi pengulang sukses peralihan kekuasaan secara konstitusional di Indonesia. Pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi (Gubernur dan Wakil Gubernur) dalam sistem itu dipilih melalui pilkada yang adil, jujur, dan berkala,” ujarnya.
Tambah Jalaludin, meskipun fungsi utama dari pemilu sebenarnya bukanlah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam pengertian yang langsung dan hakiki, namun pemilu lazimnya dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kemudian lanjutnya, Pilkada adalah sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan bersama.
“Pemilu mempunyai fungsi sebagai sarana legitimasi politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkan,” ujarnya.
Sementara Presiden Mahasiswa Serambi Mekah, Ulil Asmi menyampaikan bahwa Gubernur Aceh tugasnya mengatur sistem pemerintahan daerah dari perencanaan program daerah, anggaran, pengaturan sistem pemerintahan dengan mengangkat dan memutasikan jabatan pejabat di daerah kekuasaanya menjadi kewenangan kepala daerah tersebut, sehingga Gubernur bersama Wakil Gubernur memiliki posisi strategis dalam men-tata kelola pemerintahan ke arah pemerintahan daerah yang “good governance”.
“Namun di sisi lain, apabila Gubernur bersama Wakil Gubernur tidak mampu mengelola daerah dengan baik, maka kehancuran daerah tersebut hanya menunggu waktu untuk itu harapan kita sebagai masyarakat Aceh dan mahasiswa untuk memilih pemimpin yang layak dan teruji,” ajaknya.
Untuk itu, dia menyampaikan penting rasanya mahasiswa dan masyarakat Aceh untuk lebih memahami arti penting Pilkada sebagai proses memilih pemimpin daerah yang berintegritas, bersih dan anti korupsi serta dapat menilai secara bijaksana kepemimpinan Kepala Daerah saat ini untuk menjadi pertimbangan dalam memilih Kepala Daerah pada Pilkada Aceh tahun 2017.
“Oleh karena itu, kami menyelenggarakan seminar Pilkada 2017 dengan tema “Pilkada Aceh 2017 Mencari Gubernur Aceh yang Berintegritas, Bersih dan Anti Korupsi,” ujarnya.
Sedangkan Narasumber dari FKIP Unsyiah, Khairunisa turut mengupas peran Gubernur Aceh periode 2017-2022 Zanini Abdullah dan Muzakir Manaf . Menurutnya, selama Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf memimpin Aceh selama sekitar lima tahun dan sekarang telah berakhir masa Jabatannya Aceh tidak ada perubahan.
“Kita lihat jalan-jalan di wilayah Abdya dan Aceh Selatan masih Banyak yang rusak dan tingkat kemiskinan semakin meningkat itu di karenakan pemimpin sekarang dalam hal ini gubernur tidak bisa memimpin untuk itu kedepan dalam rangka pilkada periode 2017 yang akan datang kita sama-sama mencari dan mendukung calon gubernur yang mampu menyelesaikan masalah di Aceh seperti pembodohan atau SDM, pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat Aceh bisa maju dan sejahtera sesuai dengan harapan kita kemudian selama Aceh dipimpin oleh Irwandi Yusuf Aceh bisa ada perubahan seperti tahun 2007,” sebutnya sedikit memuji keberhasilan dan prestasi yang diraih Irwandi Yusuf selama menjabat sebagai orang nomor satu di Aceh.
Narasumber lain, Dimas, Mahasiswa Serambi Mekah mengupas persoalan yang tak kalah menarik, yakni banyaknya intimidasi menjelang pemilihan Gubernur Aceh periode 2017. “Kenapa banyak spanduk di jalan diturunkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan banyak terjadinya penembakan yang baru-baru ini seperti di Idi Cut Aceh Timur?,” gugatnya dalam acara seminar itu.
Dia berharap kepada aparat keamanan baik TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Aceh agar mengevaluasi tentang Penembakan yang terjadi di wilayah Idi Cut Aceh Timur, penembakan itu terkait tentang Pilkada atau motif lain karena pihak pembunuh mereka sangat pinter cara meneror bila mereka ingin membunuh apalagi yang kaitannya dengan Politik Pilkada 2017 yang akan datang.
“Maka Pihak TNI dan Polri harus cepat bertindak dan mengevaluasi tentang keamanan di Aceh sebelum pemilihan gubernur Aceh yang akan dilaksanakan tanggal 15 Februari 2017 dan bagi masyarakat Aceh apabila ada ancaman, teror dan intimidasi segera melapor kepada aparat keamanan setempat untuk mencegah hal yang tidak dinginkan sehingga masyarakat Aceh bisa memilih sesuai harapan tidak ada paksaan ataupun teror,” tegasnya sambil disambut tepuk tangan para hadirin. [r]
