Aceh Besar (MA) – Pekerjaan pembangunan Puskesmas Pulo Nasi, Kabupaten Aceh Besar, terancam tidak selesai tepat waktu. Dikarenakan, proyek yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2020, senilai Rp 3.848 miliar rupiah baru dimulai pekerjaanya, kata Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Ibnu Khatab pada media ini, Rabu 7 Oktober 2020.
Saat ini lanjut Ibnu, progres paket pekerjaan tersebut, baru terealisasi sebesar 2,67 persen. Sehingga dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
Menurut Ibnu, dari kontrak dan realisasi progres pekerjaan pembangunan Puksesmas Pulo Nasi, seharusnya sudah dimulai pekerjaannya sejak tanggal 20 Juli dan berakhir pada tanggal 16 Desember 2020, dengan rentang waktu pekerjaaan selama 150 hari kalender. Maka tersisa waktu pelaksanaan hanya 70 hari lagi.
“Berdasarkan surat perjanjian kontrak pekerjaan bernomor 050.1/262/SPP/2020 tertanggal 20 Juli 2020 dan Nomor DPA-SKPD 1.02.1.02.01.25.06.5.2, serta nomor kegiatan 1.02.1.02.01.25.06. PT Mitrada Sejahtera, bisa dikenakan sanksi finalti,” sebut Ibnu.
Sementara, Lanjutnya lagi, realisasi fisik pekerjaan dilapangan saat ini baru sampai ketahap pengecoran tiang pondasi. Bahkan pihak konsultan perencanaan dan pengawasan teknik dan Dinas terkait, telah melayangkan surat teguran kepada PT Mitra Sejahtera hingga beberapa kali.
Menurut penilaian pihaknya, kecil kemungkinan Puskesmas Pulo Nasi dapat diselesaikan tepat waktu, mengingat waktu yang tersisa hanya 70 hari lagi. Walaupun diburu pekerjaannya, maka dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualiatas bangunannya.
Tambah Ibnu, jika dihitung dari ketentuan waktu pengerjaan, seharusnya realisasi bobot pekerjaaan dilapangan telah mencapai 52,62 persen. “Tapi fakta yang kita temukan dilapangan, kok masih berkisar 2,67 persen,” ujarnya.
Dirinya meminta, agar pembangunan Puskesmas tersebut, dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, LP-KPK menganjurkan kepada pihak pelaksana PT Mitrada Sejahtera untuk menambah tenaga kerja dan bekerja lembur (overtime).
Dengan catatan, mutu dan kualitas fisik dari bangunan tersebut, harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak kerja. Itu harus menjadi prioritas utama dari mereka, tegasnya.
Selain itu, Ibnu juga meminta kepada pihak konsultan pengawas, agar dapat bekerja secara profesional dalam mengawasi pekerjaan dilapangan.
Jangan sampai, fasilitas kesehatan yang dibangun untuk kepentingan masyarakat di Pulo Nasi, hasilnya tidak sesuai dengan harapan mereka.
Apalagi pembangunan Puskesmas ini sangat urgent bagi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, dalam percepatan pemeriksaan kesehatan ditengah kondisi Pandemi Covid -19, pungkasnya Ketua Eksekutif Koordinator Cabang Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Kabupaten Aceh Besar ini.(DW/Ril).
