“Saya berharap, mereka yang sudah dilatih mampu melakukan pendampingan untuk tahap awal, tidak hanya itu, mereka juga mampu menentukan mekanisme rujukan. Saya contohkan untuk korban yang mengalami trauma psikis, maka dia harus mencari bantuan psikolog,” jelas Cut.
Masih Cut, dikatakan; kegiatan itu adalah salah satu misi Wakilota Banda Aceh untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebab porsi perlindungan terhadap perempuan dan anak masih sangat kurang.
Untuk itu, sebut Cut. Sangat perlu adanya sinergitas antara Paralegal dan elemen yang ada, baik itu di Pemerintahan, Institusi, LSM dan Ormas. Memberikan perhatian secara khusus, agar advokasi tindak kekerasan, pelecehan terhadap perlindungan Perempuan dan Anak. “Kita harus memberikan perhatian lebih lebih terhadap kasus ini, agar optimal,” pungkasnya.
Sedang Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Risda Zuraida, SE menyebutkan kegiatan ini akan dipandu oleh fasilitator dan narasumber dari DP3A Aceh, UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh.
Lebih lanjut ia jelaskan dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 14 dan pasal 15 juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 72 tentang partisipasi masyarakat serta Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
