TAPAKTUAN (MA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menggelar forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024, guna menyerap program di luar RPJM 2018-2023, acara tersebut berlangsung di Aula Bappeda Lt. III, Kamis, (16/3).
Kegiatan forum tersebut, dihadiri Bupati Aceh Selatan diwakili oleh Asisten II Setdakab Drs. HT Darisman, Kepala BPS Aceh Selatan, Kepala Satpol PP/WH, kepala SKPK, camat, instansi vertikal, perusahaan, perbankan, tokoh masyarakat, mitra Diskusi dan insan pers.
Kepala Bidang (Kabid) PP Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Selatan, Ria Darma, ST, MT selaku ketua pelaksana,, mengatakan, forum konsultasi publik rancangan awal RKPK Aceh Selatan tahun 2024 merupakan pembahasan tahun pertama dalam penerapan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024-2026.
Hal itu, berdasarkan amanat Kemendagri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.
Menurutnya , RPD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024-2026 tersebut ditetapkan melalui peraturan bupati Aceh Selatan nomor 4 tahun 2023, mengingat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode tahun 2018-2023, akan berakhir.
Dalam sambutannya, bupati Asisten II mengatakan, penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan tahun 2024, sebagaimana dilaksanakan pada hari ini, merupakan kegiatan penting yang mewadahi seluruh pihak terkait untuk dapat bersama-sama merumuskan program dan kegiatan pembangunan di kabupaten Aceh Selatan.
Melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, yang akan dituangkan dalam berita acara dan resume yang menjadi dasar dalam perbaikan rancangan awal tersebut, demikian T. Darisman.
Dalam konteks konsultasi publik itu, beberapa permasalahan penting yang harus menjadi fokus k bersama, antara lain adalah pertama laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Selatan, yang pada tahun 2022 meningkat 3,11 persen dibandingkan tahun 2021.
Capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Aceh yakni sebesar 4,61 persen, dan laju pertumbuhan nasional sebesar 5,30 persen, Ujar Asisten II.
Permasalahan kedua adalah persentase penduduk miskin kabupaten Aceh Selatan, yang pada tahun 2022 berada pada angka 12,43 persen, atau di antara persentase kemiskinan Aceh yang mencapai 14,75 persen dan persentase kemiskinan nasional sebesar 9,75 persen.
Selanjutnya, ketiga adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Aceh Selatan, yang pada tahun 2022 nilainya 67,87 persen, atau masih dibawah IPM provinsi Aceh yang mencapai 72,8 persen maupun ipm nasional 72,91 persen, dan permasalahan keempat yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 yang berada pada angka 4,82 persen.(Maslow Kluet).
