BANDA ACEH (MA) – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera mengeluarkan data mengenai para pejabat di Aceh yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online.
“Ada beberapa laporan yang kita terima terkait anggota dewan baik di DPRA maupun DPRK Kabupaten/Kota di Aceh yang terlibat judi online, karena itu kita minta PPATK mengeluarkan data tersebut,” ujar Fauzan Adami, Minggu 30 Juni 2024.
Menurut Fauzan, situasi ini sangat meresahkan. Perjudian online tidak hanya melibatkan masyarakat biasa, tetapi juga para pejabat, yang dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk peningkatan angka kriminalitas dan kerusakan moral.
“Kami sangat prihatin dengan adanya dugaan keterlibatan pejabat dalam perjudian online. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, hal ini harus diusut dan diproses hukum,” tegasnya.
Fauzan menjelaskan bahwa perjudian online di kalangan pejabat membawa berbagai bahaya signifikan, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta masalah sosial dan keluarga.
“Pejabat yang terlibat berisiko melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dan berdampak buruk pada kehidupan sosial dan keluarga. Beberapa dewan bahkan terlilit hutang hingga terjadi perceraian akibat judi online tersebut,” lanjutnya.
