Selain itu, ia juga meminta pihak manajemen RSUD Cut Meutia agar aktif menyampaikan aspirasi masyarakat kepada BPJS Kesehatan. Menurutnya, komunikasi antara rumah sakit dan BPJS sangat penting untuk mencari solusi yang lebih manusiawi tanpa mengurangi akuntabilitas administrasi.
DPRK Aceh Utara, kata Tgk. Jeunib, berkomitmen mengawal setiap aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan, termasuk masalah penerapan biometrik. Ia menegaskan, jangan sampai tujuan utama pelayanan kesehatan, yakni memberi kemudahan dan kenyamanan pasien, terganggu oleh persoalan teknis.
“Kita semua mendukung tertib administrasi, itu penting. Tetapi jangan lupakan esensi pelayanan kesehatan, yaitu menghadirkan kenyamanan bagi pasien yang membutuhkan pertolongan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tgk. Jeunib menyoroti kondisi ekonomi masyarakat Aceh Utara yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ia menilai, aturan biometrik seharusnya tidak memperberat beban mereka dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak.
“Apalagi masyarakat kita hari ini sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kalau pasien lansia atau mereka yang sakit parah dipaksa harus melakukan rekam wajah dan sidik jari, itu jelas sangat memberatkan. BPJS harus bijak melihat realitas ini,” tambahnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
