“Aturan ini sebenarnya bagus untuk menertibkan administrasi. Tapi di lapangan, penerapannya jangan sampai kaku. Harus ada fleksibilitas agar tidak menambah beban masyarakat yang sedang sakit,” ujar Tgk. Jeunib.
Sebagaimana diketahui, BPJS Kesehatan melalui surat nomor 896/1-08/1024 tertanggal 10 Oktober 2024 telah menginstruksikan peningkatan sistem validasi pasien dari yang sebelumnya hanya menggunakan sidik jari menjadi rekam biometrik wajah (Frista). Kebijakan ini diberlakukan di semua pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, termasuk RSUD Cut Meutia.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjamin keakuratan data pasien sekaligus mencegah penyalahgunaan klaim layanan kesehatan. Meski demikian, aturan ini dikecualikan bagi anak-anak berusia 17 tahun ke bawah.
Tgk. Jeunib menilai, kebijakan ini perlu dikaji kembali terutama dalam aspek implementasi. Menurutnya, banyak pasien lansia yang sulit berdiri lama di depan alat pemindai wajah, bahkan ada pasien yang dalam kondisi lemah tidak mampu melakukan verifikasi mandiri.
“Kita berharap BPJS memberi kelonggaran atau menyediakan mekanisme alternatif bagi pasien tertentu. Jangan sampai aturan ini justru menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
