Banda Aceh (ADC) – Jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Aceh setiap tahun terjadi peningkatan baik berasal dari lulusan SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin Ilmu. Tingginya angka pengangguran ini adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk mengatasinya sesuai dengan amanah konstitusi negara.
Hal tersebut disampaikan Ketua Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Provinsi Aceh, H.M. Dahlan Sulaiman, ketika memberi sambutan dan pengarahan dalam acara pembukaan Pemagangan Dalam Negeri dihadapan pejabat terkait, Pimpinan Lembaga Pelatihan, Asisosiasi Pengusaha serta 130 peserta Pelatihan dan Pemagangan tahun 2018, di Aula Disnaker Mobduk Provinsi Aceh, Kamis (01/03/2018).
“Namun pemerintah tentu tidak bisa dan tidak mampu bekerja sendiri, masyarakat harus turut membantu,” kata Dahlan Sulaiman yang juga sebagai Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Aceh.
Dalam kaitan ini, lanjut Dahlan, Apindo sebagai Asosiasi Pengusaha bersama elemen masarakat terkait yang lain terpanggil untuk berperan aktif mensukseskan Pelatihan dan Pemagangan melalui Forum KomunikasiJejaring Pemagangan (FKJP) bekerja sama degan Disnaker Mobduk Aceh dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Pemagangan setiap tahunnya.
“Tahun yang lalu Kementerian Tenaga Kerja dengan sumber dana APBN mengalokasikan 15 paket untuk peserta perpaket 10 orang yg artinya ada 150 calon tenaga kerja yang dimagangkan,” lanjutnya.
Dia menyebutkan, untuk tahun 2018 ini, jumlah paket dikurangi menjadi hanya 13 paket, sedangkan untuk daerah lain, yang jumlah penduduk,angkatan kerja dan pengangguran lebih kecil dari Aceh ternyata paketnya bertambah atau sama degan tahun sebelumnya.
“Ini pasti ada yang keliru dalam mengambil kebijakan, seyogianya mendapat perhatian dan ada upaya mengoreksi kekeliruan tersebut untuk kedepan,” ujar Dahlan.
Menurut Dahlan, pelatihan dan magang tersebut, betapun kecilnya, sangat membantu dalam membuka lapangan kerja dan memperkecil angka pebgangguran, sebagai contoh, dari 150 orang peserta tahun lalu terserap langsung di perusahaan tempat magang dan mitra sebesar 85 orang, selebihnya ada yang melamar ketempat lain dan ada juga yang membuka usaha atau bekerja sendiri seperti usaha menjahit, bengkel las dan perbaikan sepeda motor.
“Dari hasil monitor FKJP dan Apindo setiap pemagangan dan latihan, hampir 100 persen lamarannya terserap di dunia kerja,” ungkapnya.
Disebutkannya, selain banyak kelebihan, program Pelatihan Pemagangan tersebut, dalam pelaksanaannya juga ditemui adanya kelemahan dan kekurangan yang mesti diperbaiki, antara lain adalah kesediaan dana yang bersumber APBN tersebut sangat kecil.
“Yang mestinya dapat diatasi melalui kombinasi dengan APBA, sebagai mana dilakukan di daerah lain, sayangnya hal ini tidak mendapat perhatian pihak Dinas walau FKJP telah menghimbau setiap tahun,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, kelemahan lainnya adalah waktu tersedia untuk penyelenggaraan sangat sempit dan selalu tergesa gesa, seyogianya, ketika informasi paket didapatkan dari pusat, segera dirapatkan di FKJP untuk melakukan persiapan.
“Kelalaian ini sangat mengganggu pelaksanaan, contohnya hari ini, pelatihan oleh LPK dan Perusahaan sudah dimulai, namun, perlengkapan belajar untuk peserta masih ada di Dinas yang belum tahu bila disalurkan, begitu juga biaya monitor ke daerah yang jauh, semisal ke Tamiang dan lain-lain, tidak tersedia secukupnya,” tutur Dahlan.
Dia juga menyebutkan, banyak lagi yang perlu mendapat perbaikan agar tujuan mulia pemagangan tersebut dapat dilaksanakab degan sebaik-baiknya. [D]
