Dikatakan, Implementasi dari sebuah produk hukum, bukan cuma soal aturan semata tapi juga ketersediaan anggaran bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan aturan dan melakukan proses penegakan hukum. “Ini penting untuk peningkatan kualitas implementasi syariat islam,”katanya.
Maka, dalam hal ini, kata Cut Ih, Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar siap untuk mengalokasikan anggaran baik itu dalam Penyelesaian perkara Jinayat hingga eksekusi, maupun penyelesaian persoalan masyarakat Aceh Besar yang belum memiliki buku Nikah akibat konflik Aceh dan tsunami pada tahun 2004 silam, dalam klasifikasi kegiatan pelaksanaan sidang terpadu isbat nikah, kenapa saya sampaikan terpadu, setelah selesai sidang isbat nikah masyarakat akan mendapatkan buku nikah dari KUA, KK serta KTP dan Akte kelahiran anak pada hari itu juga yang didukung Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.
Selain itu Sekda Aceh Besar, juga mengapresiasi pelayanan dan upaya pemenuhan sarana publik di Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan adanya layanan disabilitas, pojok e-Court, anjungan gugatan mandiri, layanan informasi peradilan, Pos bantuan hukum, tempat ruang laktasi, ruang tunggu sidang bernuansa Instagramable yang unik dan menarik, ditambah Gazebo Meuseuraya untuk Mediasi dan Aanmaning Eksekusi serta sarana tempat bermain dan pojok baca serta pengisian outlet di Mall Pelayanan Publik Aceh Besar oleh Secara konsisten oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
