“Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada solusi yang konkret. Kesejahteraan aparatur desa adalah kunci untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat gampong berjalan optimal,” tutup Rahmad.
Isu tertundanya pembayaran gaji aparatur desa ini mencerminkan persoalan yang lebih mendalam dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Bagi aparatur desa, gaji yang mereka terima bukan sekadar angka, tetapi simbol penghargaan atas kerja keras mereka dalam melayani masyarakat.
Semoga Pemkab Aceh Timur segera menyelesaikan masalah ini sebelum krisis kepercayaan publik semakin meluas. [Umar Hakim].
