Desakan Penyelesaian Cepat
Persatuan Alumni IPPAT mendesak Pemkab Aceh Timur segera menyusun langkah strategis untuk memastikan hak para aparatur desa tidak terabaikan lagi.
Rahmad menyarankan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kami tidak ingin alasan klasik seperti keterlambatan transfer dana dari pusat dijadikan dalih. Jika ada masalah di internal, harus diungkapkan secara transparan agar masyarakat mengetahui akar persoalannya,” imbuhnya.
Selain itu, Rahmad juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari keterlambatan ini.
Menurutnya, banyak aparatur desa yang kini terjebak dalam kesulitan ekonomi karena gaji yang mereka andalkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak kunjung cair.
“Beban ekonomi yang mereka tanggung sangat berat. Aparatur desa adalah ujung tombak pelayanan publik di gampong. Apakah ini pantas dibiarkan berlarut-larut?” katanya.
Respon Pemkab Ditunggu
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Aceh Timur belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
Namun, sejumlah sumber menyebutkan bahwa masalah ini kemungkinan dipicu oleh keterlambatan pengesahan anggaran daerah serta kendala administratif lainnya.
