Kekosongan jabatan ini bukan sekadar persoalan administratif; ia mencerminkan lemahnya manajemen mutasi dan serah terima tugas oleh Dinas Pendidikan Aceh Tengah.
Tanpa sertijab resmi, kepala lama masih ambigu secara hukum, sedangkan kepala baru belum memiliki legitimasi penuh.
Dampaknya: guru berada dalam ketidakpastian peran, siswa kehilangan arah yang jelas, dan semangat belajar dapat menurun.
Sekolah perlu figur kepala sebagai nakhoda — bukan hanya untuk memimpin, namun menjaga kualitas dan kesinambungan pendidikan.
Jika dibiarkan, generasi muda Gayo bisa menjadi korban birokrasi yang sulit bergerak.
Amru Hidayat menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pendidikan segera:
Pertama; Menuntaskan proses sertijab atas mutasi kepala sekolah.
Kedua; Memastikan bahwa setiap kepala sekolah memenuhi syarat administratif sesuai Permendikbud 6/2018.
Ketiga; Mengisi jabatan kosong segera agar proses pendidikan tidak terganggu lebih lama.
Jika tidak, bukan hanya mutu pendidikan yang tergerus — kredibilitas birokrasi pendidikan di mata publik juga dipertaruhkan.
Siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Jangan sampai anak-anak Gayo kehilangan kesempatan masa depan karena kekosongan kepemimpinan di sekolah mereka. [Umar Hakim].
