“BPKS memang memerlukan induk pengampu yang kuat, misalnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, agar lebih mudah mengharmonisasikan berbagai regulasi dengan pelaksanaan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang,” ujar Herman Khaeron dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menyoroti persoalan koordinasi lintas kementerian yang selama ini menjadi kendala klasik lembaga pusat yang berada di daerah seperti BPKS.
“Sebagai organisasi pusat yang ada di daerah, memang ada kesulitan saat berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Ini yang akan kita dorong supaya ada arus lalu lintas hubungan kementerian yang lebih lancar untuk mendukung pengembangan Sabang,” tegasnya.
Herman berjanji akan berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait untuk memastikan BPKS mendapatkan tempat yang strategis dalam peta pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas yang menjadi denyut nadi ekonomi Sabang.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lainnya, seperti anggota DPR RI asal Aceh, H.T. Ibrahim, Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh Azhari, Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Muslim, dan Wakil Bendahara Partai Demokrat Firdaus Noezula. Kehadiran mereka menunjukkan adanya sinergi lintas sektor yang kini mulai dibangun untuk memperkuat posisi Sabang sebagai kawasan ekonomi unggulan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
