“Jadi, jika terbukti selama ini PT. Asdal Prima Lestari tidak menjalankan kewajiban plasma, maka bisa dicabut izinnya,” kata Alja Yusnadi.
Saat ini Pansus Perkebunan DPRK Aceh Selatan terus bekerja dan melakukan kajian hukum terkait perusahaan perkebunan yang tidak mematuhi aturan dan akan disampaikan pada rapat paripurna
“Rekomendasi Pansus, akan disampaikan dalam rapat paripurna yang akan digelar pada bulan April mendatang,” ucap Alja Yusnadi.(Maslow Kluet)
Halaman : 1 2
