Salah satu kasus yang disorot adalah penerbitan rekomendasi IUP eksplorasi bijih besi kepada PT Kinston Abadi Mineral melalui Surat Bupati Aceh Selatan Nomor 540/466 tertanggal 23 Mei 2025. Rekomendasi tersebut mencakup area lebih dari 4.312 hektare yang berada di Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur.
Rekomendasi ini dinilai bermasalah secara hukum, karena Keuchik Gampong Jambo Dalem telah mencabut surat rekomendasi desa yang dijadikan dasar penerbitan IUP tersebut. Pencabutan dilakukan melalui Surat Nomor 127/V/JBD/2025 tertanggal 21 Mei 2025, atau dua hari sebelum surat rekomendasi bupati diterbitkan. Artinya, dokumen dasar yang digunakan bupati secara hukum sudah tidak berlaku.
Selain itu, wilayah yang direkomendasikan berada di kawasan rawan banjir dan longsor serta tidak termasuk Wilayah Pertambangan (WP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. Padahal, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 juncto Qanun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas mengatur bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya dapat ditetapkan di dalam WP.
Pelanggaran tersebut bahkan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Kehutanan. Melalui surat resmi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII Nomor S.456/BPKH.XVIII/PPKH/PLA.01.10/06/2025 tertanggal 23 Juni 2025, ditegaskan bahwa seluruh areal PT Kinston Abadi Mineral berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
