Data lapangan menunjukkan keluarga YBR menghadapi serangkaian kerentanan. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga dilaporkan terhenti sejak Februari 2025.
Sementara itu, bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) memang telah masuk, namun tidak dapat dicairkan karena kendala teknis administrasi.
Di sisi lain, terdapat pungutan sekolah sekitar Rp1.220.000 per tahun, dengan tunggakan yang masih harus dibayar keluarga korban. Secara prosedural, pungutan tersebut disebut telah disepakati melalui komite sekolah. Namun, dalam perspektif analisis kebijakan, kondisi itu dinilai menunjukkan adanya beban pendidikan dasar yang tetap dialihkan kepada keluarga miskin.
Selain persoalan bantuan sosial dan biaya pendidikan, keluarga juga menghadapi hambatan administrasi kependudukan yang berdampak pada akses layanan sosial. Dalam analisis IndexPolitica, kondisi ini mencerminkan bentuk eksklusi administratif, ketika birokrasi yang kaku justru mempersempit akses kelompok rentan terhadap perlindungan negara.
Alip menilai, rangkaian fakta tersebut memperlihatkan bahwa kematian YBR tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa psikologis individual. “Ini adalah akumulasi tekanan struktural, kemiskinan yang tidak tertangani secara komprehensif, bantuan sosial yang terputus, hambatan administrasi, serta sistem pendidikan yang belum sepenuhnya protektif terhadap anak miskin,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
