Dalam ekspos kasus pada 28 Oktober 2025, penyidik menyebut luas lahan yang dirambah “hanya” 344,7 hektare [tanpa menyentuh fakta bahwa sebagian besar area itu masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP)].
“Publik berhak tahu, apakah berkas kelompok tani yang kami serahkan [yang diduga berisi nama-nama pelaku utama] sudah diteruskan menjadi SPDP ke Kejaksaan atau belum,” desak Sayed.
Satgas Garuda RI Turun Tangan.
KASUS ini sempat menggugah perhatian nasional setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda RI bersama KPH Wilayah VII turun ke lapangan pada 11 September 2025.
Mereka memasang plang larangan di dua titik lokasi dan menumbangkan ratusan batang sawit muda sebagai simbol penegakan hukum.
Tapi simbol, kata LembAHtari, bukan solusi. “Mustahil perambahan sebesar ini tidak diketahui sejak awal. Baik aparat maupun KPH pasti tahu, tapi memilih diam,” ujar Sayed dengan nada getir.
Laporan Naik ke Jakarta.
KETIDAKPUASAN terhadap penanganan di tingkat daerah membuat LembAHtari mengambil langkah berani. Pada 25 September 2025, mereka melapor ke Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), didukung jaringan Sumatera Environmental Initiative (SEI), Aceh Wetland Forum (AWF), dan difasilitasi Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI).
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
