oleh

Garang Bersuara di Istana Presiden Bogor

Laporan | Syawaluddin

BOGOR (MA) – Gerakan Aksi Rakyat Aceh Tamiang (Garang), kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Bersuara didepan Istana Bogor Kepresidenan RI, Selasa 20 Oktober 2020.

Keberadaan Garang di Istana Bogor, Jawa Barat. Rentetan dari penolakan terhadap Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara nasional oleh rakyat Indonesia.

Garang datang, selain melakukan aksi pada orasi perdana mereka di pusat, juga mengantarkan petisi, kepada Presiden, Mahkamah Konstitusi, DPR RI dan ke Kementerian Tenaga RI.

Penegasan tersebut disampaikan Dandi Damara, perwakilan Garang Aceh Tamiang, kepada mediaaceh.co.id. menariknya, saat mereka memasuki Istana Kepresidenan untuk mengantar petisi itu.

Jalan menuju Istana Bogor sudah dipagar oleh aparat penegak hukum, mereka tak mampu membuka blokade pagar betis tersebut.

Meski, mereka sudah menyampaikan bahwa mereka Perwakilan dari rakyat Aceh Tamiang yang tergabung atas nama Garang ingin mengantarkan petisi rakyat Aceh Tamiang.

Tak ada ijin masuk diberikan penjaga. Sehingga mereka ikut bergabung dalam aksi  menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja bersama Cipayung Mahasiswa, Pemuda dan Buruh Se-bogor. Kata Dandi.

Dandi Damara, Khairul Fadli, dan Fauzan Bustami menyebut pihaknya akan tetap berjuang dan Berusaha untuk bisa mengantarkan Petisi tersebut.

Sebab Petisi itu adalah amanah rakyat Aceh Tamiang kepada Pemerintah RI. “harus sampai ke Istana Presiden RI, sebagai bukti bahwa Rakyat Aceh Tamiang menolak Omnibus Law,” Tegas Dandi.

Tak diberi ijin masuk, Garang tetap beraikukuh melanjutkan Perjuangannya untuk mengantarkan surat petisi itu. Isi petisi rakyat Aceh Tamiang disuarakan dalam aksi demo gabungan tersebut.

Tidak hanya itu, aktifis Garang usai melakukan aksi demo, mereka ikut bergabung bersama Cipayung Mahasiswa, Pemuda dan Buruh Se – Bogor.

Kata Dandi, Garang akan tetap komit dengan tujuannya. Mengantarkan Petisi yang sudah ditanda tangani oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang dan wakilnya beserta seluruh Perwakilan Partai Anggota DPRK Aceh Tamiang yang ikut menolak Omnibus Law, “Kita komit, berjuang untuk rakyat Aceh Tamiang yang bermartabat,” pungkasnya.

Ini isi petisi Rakyat Aceh Tamiang :

  1. Mendesak presiden Mengeluarkan peraturan pemerintah untuk penganti (PERPU) dalam mencabut Omnibuslaw cipta kerja.
  2. Mendesak DPR RI untuk merevisi pasal-pasal di omnibuslaw yang kontroversi dan dapat merebut Hak asasi manusia.
  3. Adanya pernyataan sikap dari pihak DPRK Aceh Tamiang untuk menolak UU omnibus law. (*)
example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

example banner

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..