Dalam amanah yang dibacakan tersebut dikatakan berkaitan dengan bendera Aceh sebagai wujud kehususan Aceh harus segera diselesaikan agar bisa segera dikibarkan diseluruh Aceh, dari gampong-gampong, sekolahan, kawasan perumahan dan industri, hingga perkantoran swasta dan pemerintah di Aceh, ini adalah hak Aceh untuk menentukannya, yang merupakan bagian dari salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Aceh, sesuai dengan mandat dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.
Dimana kita ketahui bersama, telah ditetapkan dan disahkan oleh Parlemen Aceh dengan terbitnya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Perdamaian Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan GAM dibawah Konstitusi Negara Republik Indonesia menjadi sebuah contoh teladan dan dipelajari oleh negara-negara yang sedang menghadapi dan mengalami konflik internal bersenjata di negara mereka.
Pemerintah wajib mengakui dan menghormati Aceh sebagai sebuah pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa, seperti tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
“Dalam peringatan milad GAM tahun 2021 ini, saya juga mengajak seluruh kombatan GAM dan stakeholders untuk tetap bersatu padu dalam rangka menggapai cita-cita perjuangan yang sangat suci ini,” sebutnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
