Jakarta (MA)- Ditengah kemiskinan yang sedang melanda provinsi Aceh, sempat-sempatnya pemerintah Aceh menganggarkan Rp 100 Miliar hanya untuk pembelian mobil dinas para pejabat.
Hal itu terungkap, berdasarkan temuan Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), dimana ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA, mulai dari mobil Kepala Dinas, Kabid, dan sebagainya. Mayoritas pengadaan tersebut, bersumber dari APBA-P 2019.
“Itu kan uang rakyat Aceh, tapi pengelolaannya kok terkesan tidak efektif dan justru seperti hanya dijadikan penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh,” kata Ketua Pelaksana Harian Devisi Ekonomi Forkab Aceh yang juga bendahara 1 YKIJ Pusat Rajuli, kepada media ini, Senin 18 November 2019.
Menurut Rajuli, seharusnya mereka benar-benar mewakili rakyat dengan memprioritaskan lapangan pekerjaan, karena memang saat ini lapangan pekerjaan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Aceh, dengan tingkat pengangguran masih dalam kategori memprihatinkan.
“Saya sebagai putra Aceh yang saat ini menjabat bendahara di Yayasan kerja Indonesia jaya ( YKIJ) dan berdomisili di Jakarta, berharap kepada pemerintah Aceh agar dewasa dalam penggunaan APBA dan APBA-P 2019, supaya tepat sasaran dan efektif.
Berdasarkan hal tersebut, saya dan teman-teman yang juga tergabung dalam Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pengganggaran APBA dan APBA-P 2019. Sehingga nantinya, jika terdapat indikasi-indikasi korupsi, akan segera kami laporkan kepada KPK,” tutup Rajuli. (R)
