Banda Aceh (MA) – Badan pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) diminta untuk fokus dan serius membenahi sektor Pelabuhan, agar status Pelabuhan Bebas Sabang yang telah di tetapkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone-FTZ) melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.dapat berjalan sebagaimana yang di harapkan masyarakat Aceh.
Hal tersebut di sampaikan Mohamad Hekal ketua tim Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan BPKS di ruang pertemuan Hermes Hotel Sabtu 29 Februari 2020, menurutnya dengan berjalanya Pelabuhan Bebas Sabang maka taraf ekonomi masyarakat Sabang khususnya dan masyarakat Aceh pada umunya dapat ditingkatkan hingga dapat mengurangi persentasi jumlah kemiskinan di Aceh.
Baca Juga :
PNA Gabung ke KAB Jilid II, Forkab Kecewa
Kota Banda Aceh Raih Juara Umum Lomba Kreativitas Peserta Didik 2019
” Sudah saatnya BPKS lebih fokus dan membuat program kerja yang terarah,terukur serta memiliki input atau income yang jelas dan salah satu peluangnya adalah dengan menghidupkan Pelabuhan Bebas Sabang, kita akan fokus membantu BPKS untuk mewujutkanya,” kata Mohamad Hekal.
Bahkan ia mengusulkan dalam waktu dekat Komisi VI DPR RI akan kembali ke Aceh dan langsung ke Sabang dengan membawa intansi itansi terkait agar kendala serta peluang peluang investasi dapat berjalan selama masa kerja lima tahun ini.
“Kita akan terus mendorong pemerintah pusat beserta stakeholder terkait untuk bersama mewujutkan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai salah satu sarana mendongkrak ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Baca Juga :
KPA: Plt Gubernur Aceh Jangan Lebay
Kapolda Aceh Jadi Narasumber di Rakernas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hal senada juga di sampaikan Rafli salah seorang anggota Komisi VI DPR RI yang merupakan putra Aceh, bahkan ia menyebutkan sejak tahun 2000 dengan kondisi daerah yang tidak kondusif serta musibah Tsunami pada tahun 2004 silam,membuat BPKS juga mengalami dampak dan sediki demi sidikit kembali membenahi sumberdaya yang ada serta membuat kembali program program pembangunan inprastruktur pelabuhan yang hingga saat ini memang masih membutuhkan., ujar Rafli.(R)
