“Kita harus beri perlindungan kepada anak Penganggaran yang ada saat ini hanya Rp18,9 miliar. Ini menjadi kewajiban Pemerintah Aceh dalam melindungi anak melalui proses penganggaran, itu penting untuk dilakukan,” sebutnya.
Koordinator KontraS Aceh, Hendra Saputra, mengatakan sangat mendukung 13 tim inisiator yang dibentuk DPRA. Menurutnya, kegiatan seperti ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat sipil.
“Masyarakat juga harus tau apa yang menjadi permasalahan selama ini dalam Qanun Jinayah. Kita terus mendukung untuk memastikan kebijakan yang benar-benar melindungi anak dengan memperkuat qanun jinayah melalui revisi pasal-pasal yang dapat merugikan anak,” tegasnya.
Direktur Flower Aceh, Riswati, mengapresiasi atas komitmen DPRA untuk melakukan penguatan Qanun Jinayah, dengan melakukan revisi pasal-pasal yang belum berpihak kepada anak.
“Proses pengawalan kita semua harus terus berlanjut untuk memastikan agar proses pembahasan dan kebijakan yang diputuskan tersebut memberikan perlindungan komprehensif kepada Anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang kita harapkan,” ujarnya.
Advokat LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menyebutkan pihaknya bersama komunitas Reqan saat ini bersama tim perumus dari LBH Banda Aceh dan Reqan telah meyelesaikan hasil kajian terkait revisi Qanun Jinayah untuk segera disampaikan kepada DPRA. [Ali Akbar].
